Gerinda: Sistem Outsourcing Tidak Sejalan dengan Pancasila
TRIBUNNEWS.COM - Partai Gerinda mendukung penuh aksi mogok nasional yang dilakukan para buruh dan pekerja di Indonesia dalam rangka menuntut penghapusan sistim kerja kontrak serta kenaikan upah buruh yang bisa mensejahterakan buruh.
Tuntutan para buruh adalah merupakan yang wajar dan harus didukung agar kehidupan buruh baik dalam pekerjaan dan penghasilannya terjamin
Partai Gerakan Indonesia Raya yang dalam manifesto perjuangannya adalah menghapus sistem kerja kontrak atau outsourcing serta peningkatan upah buruh dengan tidak mengunakan standar layak hidup tetapi upah buruh yang sejahtera dengan ini mendukung gerkan mogok nasional yang dilakukan buruh seluruh Indonesia
Partai Gerindra juga menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk dapat bekerjasama dengan para pekerja dan buruh untuk senantiasa membantu perjuangan buruh dalam penghapusan sistim kerja outsourcing.
Partai Gerindra melalui para anggota parlemen yang duduk di tingkat nasional akan memperjuangkan penghapusan sistem kerja outsourcing dengan cara melakukan revisi UU ketenaga kerjaan No 13 tahun 2003 tentang pasal sistim kerja out sourcing.
Partai Gerindra beranggapan bahwa sistem kerja kontrak adalah sistem kerja yang tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan pancasila yang mengedepan kemanusian dan keadilan bagi rakyat Indonesia dalam hal ini kaum buruh. Sebab sistem kerja kontrak tidak memberikan kepastian jaminan kerja bagi para buruh serta kaum buruh tidak dapat berkembang dalam kariernya akibat sistim kerja kontrak.
Partai Gerindra juga mendesak kepada pemerintah untuk bertindak adil terhadap kaum buruh dengan melakukan pengawsan ketenagakerjaan yang ketat agar upah buruh tidak seenaknya saja dibayar murah oleh para pengusaha. Pemerintah juga harus segera merevisi UU Ketenagakerjaan dengan menghapus pasal i sistem kerja kontrak agar kepastian kerja dan kesejahteraan bagi buruh dapat lebih terjamin .
Terkait dengan mogok buruh nasional, Partai Gerindra juga meminta kepada kaum buruh agar tidak mudah terprovokasi dan selalu menjag persatuan demi perjuangan kaum buruh dalam penghapusan sistem kerja outsourcing.
Partai Gerindra Juga meminta pemerintah untuk secara tegas berani memberantas pungli dan korupsi yang telah lama menjadi virus yang memberatkan sektor industri di Indonesia yang mengurangi kesejahteraan buruh .
Partai gerindra juga mendesak pemerintah untuk tidak menunda jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tahun 2019, Partai Gerindra juga menolak beban premi jaminan kesehatan bagi buruh dibenankan pada buruh/pekerja.
Tuntutan para buruh adalah merupakan yang wajar dan harus didukung agar kehidupan buruh baik dalam pekerjaan dan penghasilannya terjamin
Partai Gerakan Indonesia Raya yang dalam manifesto perjuangannya adalah menghapus sistem kerja kontrak atau outsourcing serta peningkatan upah buruh dengan tidak mengunakan standar layak hidup tetapi upah buruh yang sejahtera dengan ini mendukung gerkan mogok nasional yang dilakukan buruh seluruh Indonesia
Partai Gerindra juga menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk dapat bekerjasama dengan para pekerja dan buruh untuk senantiasa membantu perjuangan buruh dalam penghapusan sistim kerja outsourcing.
Partai Gerindra melalui para anggota parlemen yang duduk di tingkat nasional akan memperjuangkan penghapusan sistem kerja outsourcing dengan cara melakukan revisi UU ketenaga kerjaan No 13 tahun 2003 tentang pasal sistim kerja out sourcing.
Partai Gerindra beranggapan bahwa sistem kerja kontrak adalah sistem kerja yang tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan pancasila yang mengedepan kemanusian dan keadilan bagi rakyat Indonesia dalam hal ini kaum buruh. Sebab sistem kerja kontrak tidak memberikan kepastian jaminan kerja bagi para buruh serta kaum buruh tidak dapat berkembang dalam kariernya akibat sistim kerja kontrak.
Partai Gerindra juga mendesak kepada pemerintah untuk bertindak adil terhadap kaum buruh dengan melakukan pengawsan ketenagakerjaan yang ketat agar upah buruh tidak seenaknya saja dibayar murah oleh para pengusaha. Pemerintah juga harus segera merevisi UU Ketenagakerjaan dengan menghapus pasal i sistem kerja kontrak agar kepastian kerja dan kesejahteraan bagi buruh dapat lebih terjamin .
Terkait dengan mogok buruh nasional, Partai Gerindra juga meminta kepada kaum buruh agar tidak mudah terprovokasi dan selalu menjag persatuan demi perjuangan kaum buruh dalam penghapusan sistem kerja outsourcing.
Partai Gerindra Juga meminta pemerintah untuk secara tegas berani memberantas pungli dan korupsi yang telah lama menjadi virus yang memberatkan sektor industri di Indonesia yang mengurangi kesejahteraan buruh .
Partai gerindra juga mendesak pemerintah untuk tidak menunda jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tahun 2019, Partai Gerindra juga menolak beban premi jaminan kesehatan bagi buruh dibenankan pada buruh/pekerja.
Comments
Post a Comment